Banjir di Komplek Warga Bukan Kesalahan Penghuni, Ini Fakta Tata Ruang yang Terungkap di Lapangan

 Banjir yang terus berulang di sejumlah kawasan pemukiman kembali memunculkan satu pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Di salah satu wilayah yang terdampak, warga menyampaikan bahwa banjir yang mereka alami bukanlah kejadian baru, melainkan masalah yang terus berulang sejak perubahan tata ruang dilakukan.

Dalam peninjauan ke beberapa titik, terungkap bahwa terdapat sungai yang sebelumnya tidak difungsikan, kemudian kembali diaktifkan. Dampaknya justru langsung dirasakan oleh komplek perumahan yang berada di sekitarnya. Air yang sebelumnya memiliki jalur alami, kini mencari jalan baru dan masuk ke kawasan pemukiman warga.

Warga menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar soal sungai atau kebiasaan masyarakat. Akar masalahnya terletak pada kebijakan tata ruang di masa lalu. Wilayah yang seharusnya difungsikan sebagai rawa, sawah, kolam, dan daerah resapan air justru diuruk dan diubah menjadi perumahan. Akibatnya, ketika hujan turun atau debit air dari wilayah lain meningkat, air kehilangan tempat kembali dan akhirnya menggenangi rumah warga.

Fenomena ini menggambarkan bahwa air tidak pernah benar-benar hilang. Air hanya berpindah. Ketika ruang alaminya ditutup oleh beton dan bangunan, air akan mencari jalannya sendiri. Dan saat jalur itu berdekatan dengan pemukiman, maka banjir menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Menariknya, warga juga mengungkap perbedaan kondisi antarwilayah yang berdekatan. Di satu sisi, sungai dikeruk dan wilayah tersebut relatif aman. Namun di sisi lain, tanpa penanganan yang sama, banjir justru semakin parah. Penanganan yang tidak menyeluruh ini membuat masalah hanya berpindah tempat, bukan benar-benar diselesaikan.

Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Membersihkan sungai di satu titik tanpa memperhatikan dampaknya di titik lain justru berpotensi menciptakan korban baru. Banjir bukan hanya soal teknis pengerukan, tetapi juga soal perencanaan ruang yang adil dan menyeluruh.

Dalam konteks ini, menyalahkan warga yang tinggal di komplek terdampak jelas tidak tepat. Banyak dari mereka membeli rumah secara resmi dan tidak mengetahui bahwa wilayah tersebut dulunya adalah daerah resapan air. Kesalahan utama justru berada pada kebijakan yang membuka izin pembangunan tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan jangka panjang.

Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa tata ruang bukan sekadar urusan pembangunan, tetapi menyangkut keselamatan manusia. Jika daerah resapan terus dikorbankan demi pembangunan, maka banjir akan terus berulang, dan masyarakat akan terus menjadi korban.

Banjir yang terjadi hari ini seharusnya menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap kebijakan tata ruang. Bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan di masa depan tidak kembali mengorbankan ruang hidup alam yang seharusnya dilindungi.